Popular Content

Jumat, 01 April 2016

On 4/01/2016 12:44:00 AM by KSG UI in ,    No comments
Oleh: Vyan Tashwirul Afkar (Geografi UI '14)

Indonesia adalah negara kepulauan yang tersebar di sepanjang khatulistiwa. Tingkat kelembaban yang tinggi disertai dengan hangatnya sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun telah banyak memengaruhi keanekaragaman vegetasi di kawasan Indonesia. Tak ayal, negara yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia ini mendapat predikat sebagai Zamrud Khatulistiwa. Tanda keindahan dan kehijauan alamnya yang berjajar rapi, berkilauan di atas lautan biru. Kondisi alam Indonesia yang demikian telah banyak memberikan berkah bagi para penduduknya.

Di lain sisi, kawasan archipelagic Indonesia ternyata menimbulkan masalah tersendiri bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut disebabkan banyaknya garis perbatasan yang terletak di wilayah perairan. Sebagaimana penalaran common sense, menjaga teritori perairan tidak semudah menjaga area daratan yang relatif statis. Misalnya, untuk mempertahanan wilayah darat yang berbatasan dengan negara lain, pemerintah dapat membangun sebuah pagar dinding atau patok pembatas. Namun langkah serupa tidak bisa dilakukan jika teritorinya berada di tengah lautan.

Sebagai contoh, masih lekat di ingatan kita bagaimana negara kita bersitegang dengan negara tetangga, Malaysia, dalam sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan pada tahun 2002. Secara historis dua pulau tersebut merupakan bagian dari Kerajaan Kutai yang akhirnya bergabung menjadi Indonesia. Setelah melalui proses panjang di Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), akhirnya diputuskan bahwa kepemilikan dua pulau di kanan atas Kalimantan itu jatuh kepada Malaysia karena lemahnya argumen hukum Indonesia dan dominasi aktivitas Malaysia di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Tertanggal 7 Desember 2002, pulau-pulau itu harus direlakan lepas dari wilayah NKRI.

Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari kedaulatan NKRI hanya sebagian kecil contoh sulitnya menjaga keutuhan negara kepulauan (archipelagic state). Pokok permasalahan sengketa pulau-pulau di perbatasan Indonesia bukan sebatas berapa banyak pulau yang hilang, jika dibandingkan dengan banyaknya pulau lain yang masih tersisa. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki makna tersendiri dalam tata relasi antar negara. Melalui Deklarasi Djuanda 1957, wawasan nusantara, seta Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, konsep khusus negara kepulauan memperoleh pengakuan de jure oleh dunia internasional.

Negara kepulauan memiliki unsur pulau (darat) dan laut (air) sebagai suatu kesatuan wilayah yang utuh dan tunduk sepenuhnya pada kedaulatan negara, relevan dengan penyebutan “Tanah Air”. Indonesia mempunyai mekanisme tersendiri dalam penentuan batas wilayah negara. Untuk itu, diperlukan penentuan garis pangkal lurus yang ditarik dari titik-titik terluar pulau atau bagian pulau terluar. Semua pulau dan perairan yang berada di dalam garis-garis tadi adalah wilayah negara kepulauan. Hal ini sangat berbeda dengan negara kontinen yang mana memiliki perbatasan wilayah yang ajek.

Hukum internasional mengakui hak kedaulatan suatu negara terhadap zona ekonomi eksklusif (ZEE) selebar 200 mil, ditarik dari garis-garis pantai terluar. Pada zona ini, negara memiliki hak penuh untuk mengembangkan dan mengeksploitasi sumber daya alam wilayah tersebut, serta memberlakukan hukum tertentu terhadap pembangunan dan pembuatan pulau buatan. Selain itu, negara juga berhak melakukan penelitian ilmiah kelautan dan melindungi serta melestarikan lingkungan laut yang berada pada zona tersebut. Jelas sekali banyak manfaat yang bisa diperoleh negara melalui pengelolaan ZEE ini. Itu semua bisa didapat karena wilayahnya tercakup dalam 200 mil dari garis pantai pulau terluar. Sehingga, peran pulau-pulau terluar di Indonesia sangat vital dalam kaitannya dengan penentuan batas wilayah beserta area pemanfaatannya.

Lenyapnya pulau-pulau terluar berarti sirna pula titik-titik terluar yang digunakan untuk menetapkan garis-garis pangkal. Konsekuensinya, wilayah laut kita berkurang sedemikian banyak. Implikasi lanjut adalah kehilangan porsi tertentu atas ZEE atau landas kontinen Indonesia. 

Sayangnya, fenomena hilangnya pulau rupanya tidak hanya disebabkan oleh cara-cara politis sebagaimana yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia. Alam juga dapat memberi kontribusi tersendiri pada hilang dan munculnya pulau-pulau. Misalnya ada intrusi magma, aktivitas tektonis, atau vulkanis yang menimbulkan terbentuknya pulau. Namun, hal itu sangat langka untuk kemudian dibahas. Sehingga, dalam tulisan ini penulis memfokuskan pada fenomena penghilangan pulau, yang diakibatkan oleh kejadian alam yang saat ini nyata terjadi di tengah kehidupan kita, yaitu perubahan iklim.

Perubahan iklim yang dikatalis oleh pemanasan global, membuat lapisan es di Greenland dan di Kutub Selatan meleleh lebih cepat dibandingkan di masa lalu. Suhu laut semakin hangat dan penyebarannya lebih luas dibanding sebelumnya. Para ahli Badan Penerbangan dan Antariksa AS (NASA) mengatakan permukaan laut di seluruh dunia terus naik. Data satelit terbaru menunjukkan kenaikan setinggi satu meter akan terjadi selama 100 sampai 200 tahun mendatang. Sejatinya, permukaan laut sudah naik rata-rata 7,6 cm sejak tahun 1992, dengan beberapa lokasi naik lebih dari 23 cm karena variasi alam. Adapun yang kini terjadi adalah proses yang sama, dengan tenggat waktu yang lebih cepat.

Kenaikan permukaan laut akan memberikan dampak besar di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara yang bersinggungan secara langsung dengan lautan adalah salah satunya. Dengan kenaikan setinggi satu meter, bayangkan betapa banyak garis pantai yang akan tenggelam. Terutama daerah pantai-pantai yang landai. Tak cukup sampai disitu, penenggelaman terjadi mengeliling. Sehingga terjadilah reduksi garis pantai secara besar-besaran. Akhirnya, ukuran pulau akan berkurang. Lebih jauh lagi, teritori Indonesia yang sangat bergantung pada garis pantai pulau-pulau terluar itu, menjadi sangat riskan untuk kehilangan banyak wilayah.

Berkurangnya teritori bahari adalah ancaman nyata yang dihadapi oleh negara kepulauan bernama Indonesia ini. Mengingat bahwa kejadian itu dipicu oleh faktor alam yang unreachable untuk banyak diintervensi. Sehingga, yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia saat ini dari sisi prevensi, misalnya dengan membangun water dam atau great sea wall di pulau-pulau terluar. Hal ini untuk mengantisipasi agar kenaikan ketinggian laut tidak serta merta mengakibatkan penenggelaman bibir pantai. Langkah adaptasi dan mitigasinya semisal dengan perencanaan wilayah yang matang, menghindari daerah-daerah tepi pantai yang landai untuk digunakan sebagai pemukiman penduduk.

Penjagaan dan pengawasan teritori lautan oleh militer angkatan laut harus terlaksana dengan apik. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya kapal-kapal pengeruk asing yang ingin menambang pasir dan menyebabkan hilangnya pulau-pulau kecil. Bukan rahasia lagi, media kerap memberitakan pencurian-pencurian sumber daya alam negara kita yang dilakukan oleh kapal asing. Mulai dari pasir, ikan, atau sumber daya lainnya. Sebab, sebagai kekayaan bangsa Indonesia, semua yang ada dalam teritori Indonesia harusnya dimanfaatkan untuk kedaulatan bangsanya sendiri. Penjagaan juga berguna untuk mencegah segala tindak kriminalitas yang marak terjadi di lautan. Seperti penyelundupan barang ilegal, penyelundupan manusia, transaksi narkoba atau perompakan. Bak kata pepatah, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. 

Jika pemerintah mengabaikan potensi-potensi ancaman teritorial ini, jangan heran jika nantinya Indonesia kehilangan banyak wilayah. Banyak pantai yang tenggelam sehingga mengurangi luas Indonesia itu sendiri. Bayangkan pula, seratus atau dua ratus tahun nanti anak cucu kita tidak melihat peta Indonesia sebagaimana hari ini kita melihatnya. 

***

Referensi: 

0 comments:

Posting Komentar